Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Mengancam Industri Sawit, Pakar Hukum Kritisi Perpres Penertiban Kawasan Hutan

riauterkini-PEKANBARU- Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak kritik. Dasar hukum ini dikhawatirkan memberi dampak buruk dan berdampak jangka panjang. Salah satunya, terhadap industri kelapa sawit nasional dan usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan lahan.

Karena peraturan itu, operasional di perkebunan kelapa sawit bisa terganggu, beban finansial membengkak, dan terjadi PHK massal. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, “Program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 tidak akan jalan,” ujar pakar hukum kehutanan, Dr. Sadino, SH., MH.

Kritik terhadap Perpres No.5 tahun 2025 tersebut disampaikan dosen pascasarjana Universitas Al-Azhar ini pada acara Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Pekanbaru, Sabtu (8/2).

Sadino menilai, kebijakan penetapan kawasan hutan kontraproduktif. Saat ini kawasan hutan yang tidak menjadi hutan atau tanah terlantar dan semak belukar luasnya mencapai 31,84 juta ha. Sementara, yang menjadi dispute (permasalahan) antara kawasan hutan dan perkebunan hanya seluas 4,27 juta hektar, termasuk di dalamnya perkebunan sawit seluas 3,37 juta ha.

“Dengan proporsi antara lahan hutan yang terlantar dan lahan produktif perkebunan sawit yang tampak kecil itu (3,37 juta ha), mengapa yang menjadi fokus perhatian para penyusun peraturan justru lahan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit saja,” tegas Dr. Sadino.

Padahal, menurut Sadino, jika seluruh luasan tersebut akan dihutankan, program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 terancam tidak akan jalan. Ditengah pemberhentian pemberian izin baru unthk kelapa sawit (moratorium) dan stagnasi produksi yang sudah terjadi beberapa tahun ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan untuk program mandatori biodiesel dan hilirisasi lainnya.

“Dengan penetapan kawasan hutan ini potensi berkurangnya luasan lahan perkebunan kelapa sawit dan berimpas pada produksi nasional. Sedangkan untuk mewujudkan visi Indonesia emas sawit menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan perekonomian.” Tegas Sadino.

Agus Suryoko, narasumber FGD yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sekaligus Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum Provinsi Riau, menguatkan informasi bahwa perubahan-perubahan status kawasan itu memang terjadi.

Di Provinsi Riau, misalnya, ada 1,83 juta ha lahan yang sudah terbangun kemudian ditetapkan sebagai kawasan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Di atas lahan tersebut sudah terbangun perkebunan, pertambangan dan usaha lainnya seperti tambak, pertanian bahkan permukiman penduduk.

Kritik terhadap perpres tentang penertiban kawasan hutan juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon. Menurutnya, aturan penertiban kawasan hutan harus didukung, namun perlu perbaikan ekstra agar pelaksanaan di lapangan bisa efektif.

“Harus ada langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hutan sekaligus penyelesaian lahan hutan yang terpakai untuk kebun, tambang dan lainnya tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang luas,” tegas Muller.

Sanksi tak hanya mengancam pengusaha namun juga masyarakat


Menurut Dr. Sadino, peraturan ini juga bertentangan dengan jiwa dan semangat UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terutama, karena perpres menggunakan sanksi pidana dalam penertiban kawasan hutan, sementara ketentuan dua landasan hukum di atasnya itu menekankan prinsip ultimum remedium, yaitu mengedepankan sanksi administratif sebelum pidana.

Pembentukan kelembagaan satuan tugas (Satgas) dalam perpres ini juga perlu dikritisi. Menurut Sadino, satgas melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangannya. Misalnya, dengan menempatkan Kejaksaan Agung sebagai leading sector dalam penertiban kawasan hutan, padahal kewenangan ini seharusnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.

“Ini menambah daftar instansi yang terlalu offside kewenangan terkait penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan,” ujar Dr. Sadino.

Tak hanya itu, dengan ditugaskannya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam penegakan hukum penertiban kawasan hutan, menimbulkan asumsi bahwa pemanggilan ataupun proses klarifikasi atas dugaan tumpang tindih lahan ini seakan-akan merupakan sebuah kasus korupsi.

Isu atau tuduhan korupsi tentu dapat mengganggu reputasi para pelaku industri. Secara operasional juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan berinvestasi.

Kekhawatiran serupa juga bisa saja menghantui masyarakat petani sawit. “Saya tidak terima kalau masyarakat dipidana gara-gara penetapan kawasan hutan, padahal statusnya baru ditunjuk menjadi kawasan hutan,” tegas Sadino.

Sadino juga menilai konsep “Penguasaan Kembali dan Pemulihan Aset di Kawasan Hutan" yang diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2025 ini tidak memiliki definisi dan mekanisme yang jelas, berpotensi multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sawit.***(rls)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 29 Oktober 2026

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru.

Sabtu, 14 Nopember 2026

Resmi Diteken, PKB 2026–2028 Perkuat Sinergi PT BSP dan Pekerja

PT BSP dan Serikat Pekerja Sepakati Perjanjian Kerja Bersama Periode 2026–2028, Perkuat Komitmen Hubungan Industrial yang Harmonis

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 06 Oktober 2026

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru.

Advertorial
Jumat, 18 September 2026

Dampingi Kapolda Riau dan Pangdam TT, Bupati Inhu Tinjau Lokasi Karhutla

Bupati Inhu menerima menerima kunjungan Kapolda dan Pandang Tuanku Tambusai. Mendampingi meninjau kebakaran lahan.

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Kamis, 10 September 2026

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School.

Berita Lainnya

Jumat, 13 Nopember 2026

Tuan Rumah, Bantan Matangkan Persiapan MTQ ke-51 Kabupaten Bengkalis


Jumat, 13 Nopember 2026

Sabu, Ekstasi hingga Ganja Dimusnahkan, Polres Rohil Tegaskan Perang terhadap Pengedar Narkoba


Jumat, 13 Nopember 2026

Capella Honda Tanamkan Prinsip 5P+ #Cari_Aman di Jalan


Jumat, 13 Nopember 2026

Ilmu Terasah, Karier Terarah: 18 Talenta Riau Disiapkan Jadi Pilar Energi


Jumat, 13 Nopember 2026

LAMR dan MUI Bengkalis Terbitkan Maklumat Bersama Jaga Marwah Negeri


Jumat, 13 Nopember 2026

Plt. Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Keuangan untuk Tujuh Parpol


Jumat, 13 Nopember 2026

Bangun SPAM, Tirta Terubuk Bengkalis dan Minarta Dutahutama Teken MoU


Jumat, 13 Nopember 2026

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar Jalur Pipa PHR, Cegah Gangguan Kamtibmas


Jumat, 13 Nopember 2026

Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 Bidang Infrastruktur, Diserahkan Langsung oleh Menko AHY


Jumat, 13 Nopember 2026

Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Pekat di Kos Sakato Pangkalan Kerinci


Jumat, 13 Nopember 2026

Terima Penghargaan, Bupati Siak Malah Bawa Catatan Kritis Terkait BPJS Kesehatan


Kamis, 12 Nopember 2026

Polsek Bagan Sinembah Evakuasi Jenazah Pria yang Tewas Diduga Tersengat Listrik


Kamis, 12 Nopember 2026

Kader Golkar Pelalawan Tolak Calon Luar, Aspirasi Dibawa ke Sekjen M. Sarmuji


Kamis, 12 Nopember 2026

TMMD Ke-130 Kodim 0314/Inhil Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Tercapai 100 Persen


Kamis, 12 Nopember 2026

Semarak HKN ke-62, Pemkab Kuansing Ajak Masyarakat Hidup Sehat Lewat Senam dan Cek Kesehatan Gratis


Kamis, 12 Nopember 2026

Isu Figur Luar Masuk Bursa Ketua Golkar Pelalawan, Ini Kata Ketua DPD II Adi Sukemi


Kamis, 12 Nopember 2026

PTPN IV PalmCo Ekspansi Palm Kernel Meal ke Arab Saudi


Kamis, 12 Nopember 2026

KSMI Riau Berharap KONI Riau Semakin Maju dengan Nahkoda Edi Basri


Kamis, 12 Nopember 2026

PHR Cetak Kinerja Positif, Sumur Mutiara 00010 di Rokan Hilir Berhasil Produksi 2.801 BOPD


Kamis, 12 Nopember 2026

Dukung pendidikan dan pelayanan publik, PT SAU serahkan bantuan di Desa Kuala Tolam dan Kelurahan Pelalawan