Riauterkini - PEKANBARU - Defisit anggaran yang menjadi perbincangan hangat di media sosial menarik perhatian DPRD Riau. Legislator menegaskan bahwa kondisi defisit ini bukan hanya terjadi di Riau, tetapi juga di berbagai daerah lain, termasuk Sumatera Utara, Banten, bahkan di tingkat nasional. Data menunjukkan bahwa APBN periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, yang turut berdampak pada keuangan daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menilai bahwa defisit anggaran lebih disebabkan oleh faktor teknis, bukan kesalahan individu atau kelompok tertentu. Ia menekankan pentingnya mencari solusi untuk memaksimalkan pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat, daripada sekadar menyalahkan pihak-pihak tertentu.

"Persoalan defisit ini sudah kami bahas bersama TAPD. Ini bukan hanya terjadi di Riau, tetapi juga di banyak daerah lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi, bukan mencari kambing hitam," ujar mantan Ketua DPRD Riau itu.

Eet mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama defisit adalah perkiraan pendapatan yang meleset, jauh dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, beberapa faktor teknis lainnya turut berperan, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan tunda salur dari pemerintah pusat yang belum dicairkan, serta dana Participating Interest (PI) yang belum terealisasi secara maksimal.

Ia juga menyoroti bahwa pengesahan APBD 2025 dilakukan saat kepemimpinan Pj Gubernur Rahman Hadi dan Pj Sekdaprov Taufik OH, bukan di era SF Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Riau.

"Daripada mencari siapa yang salah, lebih baik kita fokus bersama-sama mencari solusi agar kondisi ini bisa diatasi," tegas politisi Partai Golkar itu.

Menanggapi rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menuai protes dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Eet menilai kebijakan tersebut bukan solusi terbaik. Ia juga menegaskan bahwa Wakil Gubernur SF Hariyanto kemungkinan besar tidak akan menyetujui rencana tersebut, mengingat kebijakan kenaikan TPP sebelumnya terjadi di masa kepemimpinannya sebagai Sekdaprov Riau.

"Saya pikir pemotongan TPP bukan solusi yang tepat. Pak Wagub SF Hariyanto juga pasti tidak setuju dengan kebijakan ini," ujarnya.

Eet mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif di media sosial yang diduga memelintir pernyataan Gubernur Riau. Ia bahkan menduga bahwa opini yang berkembang saat ini bisa saja berkaitan dengan agenda politik menjelang Musda Golkar yang akan segera digelar.

"Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh opini menyesatkan di media sosial. Mari beri kesempatan kepada pemimpin daerah untuk bekerja dan bersinergi dalam membangun Riau yang lebih baik," pungkasnya. ***(mok)