Riauterkini - PEKANBARU - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Riau dipastikan digelar Juni mendatang. Sementara masa jabatan Syamsuar selaku Ketua Golkar Riau yang akan berakhir pada 18 Mei mendatang. Akankah pusat menunjuk seorang caretaker, hingga terpilihnya ketua Golkar Riau yang baru.

Kader Golkar Pekanbaru Ida Yulita Susanti berharap, penununjukan caretaker menggantikan Syamsuar yang akan berakhir pada 18 Mei nanti jadi pertimbangan DPP. Sosok caretaker pilihan DPP ini diharapkan dapat mensukseskan Musda hingga terpilihnya Ketua Golkar Riau yang baru.

"Musda akan dijadwalkan bulan Juni, karena kepengurusan Pak Syamsuar itu berakhir pada 18 Mei 2025, maka kita berharap caretaker turun dari DPP untuk pelaksanaan Musda," kata Ida, Jumat (11/4/25).

Salah satu agenda Musda nanti, memilih Ketua Golkar Riau yang baru. Dua kandidat yang siap bertarung dalam perebutan kursi Golkar Riau satu adalah SF Hariyanto (Wakil Gubernur Riau) dan Parisman Ikhwan (Ketua DPRD Riau).

Ida sendri sudah terang-terangan menjadi suksesor SF Hariyanto, untuk menjadi Ketua Golkar Riau. Salah satu alasannya, berharap Golkar memiliki pigur yang kuat untuk membesarkan partai.

Seperti diketahui, selama kepemimpinan Syamsuar sebagai Ketua Golkar perolehan kursi di Riau merosot. Sejumlah kader dan kepala daerah yang didukung Golkar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Riau juga banyak yang kalah.

Parisman Ikhwan merupakan sosok yang paling dikehendaki menlanjutkan tongkat esrapet kepemimpinan Syamsuar di Golkar berikutnya.

"Harapan kami tentu Golkar di Riau bisa kembali bangkit dan kuat di Riau," ujar Ida.

Sementara Wakil Ketua Bidang Pemilu Golkar Riau Ikhsan menyatakan, terkait akan terakhirnya kepemimpinan Syamsuar, tetap berlanjut hingga terselenggaranya Musda Golkar Riau.

Ikhsan juga membantah tidak ada namanya caretaker. Pasalnya, dari Surat Keputusan (SK) dari DPP menyebutkan kepengurusan yang habis masa jabatan diperpanjang sampai pelaksanaan Musda.

"Plt itu nggak benar. Kan sudah keluar surat dari DPP terkait masa jabatan ketua-ketua DPD propinsi dan kabupaten kota bahwa semua kepengurusan yang habis masa jabatan diperpanjang sampai pelaksanaan musda. Jadi tak ada carateker atau Plt. Semuanya berjalan normal," jelas Ikhsan. ***(mok)