Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Dinamika Kebijakan Akibatkan Perkebunan Sawit di Riau Terlanjur Masuk Kawasan Hutan

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) gencar menertibkan lahan-lahan yang terlanjur masuk kedalam penunjukan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan (SK) Kementrian KLHK No 36 tahun 2025.

Perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan alas hak legal pemanfaatan dan peruntukan lahanpun harus rela dipasangi plang penguasaan kembali oleh Pemerintah republik Indonesia. Tak terkecuali perkebunan kelapa sawit yang berada di Provinsi Riau.

Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang menjadi dasar hukum tindakan Satgas, tindakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menyelamatkan dan menertibkan penguasaan kawasan hutan, seperti tertera pada Pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut. Menurut Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, nantinya lahan-lahan tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru saja dibentuk bernama Agrinas.

"Iya, akan kami proses, karena kami tidak boleh tergesa-gesa. Kami harus tepat, dan kami harus komunikasi terus, bekerja sama dengan pihak pengusaha," kata Sjafrie melalui rilis yang diterima riauterkini.com, Rabu (07/05/25)

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan pemerintah sedang melakukan penataan dan pemetaan pertanahan di Indonesia termasuk provinsi Riau. Salah satu fokus penyelesaian adalah penataan kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).

"Ada 3,7 juta hektare tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit," kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid beberapa waktu lalu sebelum rapat pelaksanaan Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP) di kantor kementerian ATR/ BPN. Menurutnya, saat ini tengah dilakukan identifikasi histori HGU terhadap perusahaan-perusahaan yang terlanjur masuk kawasan hutan.

"Mengenai MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang," tegasnya.

Terkait dengan identifikasi tersebut, di Riau misalnya, penetapan kawasan hutan secara resmi baru dilakukan tahun 2016 melalui SK Menteri LHK No.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016. Padahal, sambungnya, banyak perusahaan sawit di wilayah tersebut telah beroperasi sejak akhir tahun 1980-an dan mendapat sertifikat HGU yang diterbitkan pada tahun 1990-an.

Tidak sedikit dari kebun-kebun sawit itu merupakan bagian dari program transmigrasi nasional. Sebagai bagian program nasional, pemerintah sendiri yang menetapkan lokasi, merancang proyek, dan bahkan memberikan izin penggunaan lahan kepada perusahaan.

Menanggapi kebingungan yang timbul, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan penataan dan pemetaan pertanahan. Salah satu daerah yang dianggap perlu dan menaruh perhatian terhadap hal ini adalah Provinsi Riau. Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No.9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Nusron mengimbau jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

Terpisah, dimata pakar hukum, upaya-upaya penertiban kawasan hutan maupun perpres yang baru diterbitkan perlu disikapi dengan lebih bijaksana. Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino salah satunya. Sadino mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian hukum dan menjunjung prinsip dan nilai keadilan. Sadino menilai Perpres ini membingungkan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa," tutur Sadino.

Dia menambahkan, Presumption lustae Causa merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.***(rls/gas)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau.

Berita Lainnya

Selasa, 17 Nopember 2026

Pasca Truk Terjun ke Laut, Pelayanan Jasa Penyeberangan Bengkalis-Pakning Dihentikan Sementara


Selasa, 17 Nopember 2026

Polres Rohul Akui Tangkap Pemerkosa dan Pembunuh Adik Kandung


Selasa, 17 Nopember 2026

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau


Selasa, 17 Nopember 2026

Gagal Naik Dermaga, Truk Bermuatan Sawit Terjun ke Laut di Sei. Selari Bengkalis


Senin, 16 Nopember 2026

Jaga Ketersediaan Stok Jelang Akhir Tahun, PPN Sumbagut Tingkatkan Penyaluran BBM di Riau


Senin, 16 Nopember 2026

H. Muklisin Buka Peluang Guru Kuansing Kuliah hingga S3, Gandeng UNISDA Lamongan


Senin, 16 Nopember 2026

Awali Operasi Zebra, Satlantas Bengkalis Edukasi Pengendara


Senin, 16 Nopember 2026

Heboh di Medsos, Remaja di Tambusai, Rohul Perkosa dan Bunuh Adik Kandung


Senin, 16 Nopember 2026

HKm Lalang Jaya Abadi Pelalawan Kembangkan Agroforestri Gambut melalui Panen Perdana Nanas Ratu


Senin, 16 Nopember 2026

Lincah di Balam South, Masif di Minas: Mengintip Resep Ganda PHR Bangkitkan Lapangan Tua Blok Rokan


Senin, 16 Nopember 2026

Mendiktisaintek Puji PTPN IV Hilirisasi Limbah Sawit Sumber Energi Alternatif


Senin, 16 Nopember 2026

Pemprov Riau Siapkan Rp100 Miliar untuk Penyertaan Modal BRK Syariah dan Jamkrida


Senin, 16 Nopember 2026

Gunakan Alat Timbang Mobil, Berat Buaya Undan Inhil Capai 420 Kilogram


Senin, 16 Nopember 2026

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Resmi Digelar, Polres Rohil Kerahkan 67 Personel


Senin, 16 Nopember 2026

Jaga Keamanan Ibadah Minggu, Polsek Tanah Putih Patroli ke Sejumlah Gereja


Senin, 16 Nopember 2026

Bupati Herman Sampaikan Apresiasi atas Pengabdian Letkol Arm Wahid Mustofa Selama Bertugas di Inhil


Senin, 16 Nopember 2026

Polres Inhil Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Zebra Lancang Kuning 2026


Senin, 16 Nopember 2026

Rp101 Miliar untuk Arena Pacu Jalur, Penataan Kawasan Dimulai 2027


Senin, 16 Nopember 2026

Dirikan Sekolah Pranikah, DPPPA Bengkalis Puji Inisiatif Salimah


Senin, 16 Nopember 2026

ACTION Season 5, Ajang Leadership Project Murid AIS dalam Mengembangkan Kreativitas, Sportivitas dan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda