Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Dinamika Kebijakan Akibatkan Perkebunan Sawit di Riau Terlanjur Masuk Kawasan Hutan

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) gencar menertibkan lahan-lahan yang terlanjur masuk kedalam penunjukan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan (SK) Kementrian KLHK No 36 tahun 2025.

Perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan alas hak legal pemanfaatan dan peruntukan lahanpun harus rela dipasangi plang penguasaan kembali oleh Pemerintah republik Indonesia. Tak terkecuali perkebunan kelapa sawit yang berada di Provinsi Riau.

Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang menjadi dasar hukum tindakan Satgas, tindakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menyelamatkan dan menertibkan penguasaan kawasan hutan, seperti tertera pada Pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut. Menurut Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, nantinya lahan-lahan tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru saja dibentuk bernama Agrinas.

"Iya, akan kami proses, karena kami tidak boleh tergesa-gesa. Kami harus tepat, dan kami harus komunikasi terus, bekerja sama dengan pihak pengusaha," kata Sjafrie melalui rilis yang diterima riauterkini.com, Rabu (07/05/25)

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan pemerintah sedang melakukan penataan dan pemetaan pertanahan di Indonesia termasuk provinsi Riau. Salah satu fokus penyelesaian adalah penataan kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).

"Ada 3,7 juta hektare tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit," kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid beberapa waktu lalu sebelum rapat pelaksanaan Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP) di kantor kementerian ATR/ BPN. Menurutnya, saat ini tengah dilakukan identifikasi histori HGU terhadap perusahaan-perusahaan yang terlanjur masuk kawasan hutan.

"Mengenai MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang," tegasnya.

Terkait dengan identifikasi tersebut, di Riau misalnya, penetapan kawasan hutan secara resmi baru dilakukan tahun 2016 melalui SK Menteri LHK No.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016. Padahal, sambungnya, banyak perusahaan sawit di wilayah tersebut telah beroperasi sejak akhir tahun 1980-an dan mendapat sertifikat HGU yang diterbitkan pada tahun 1990-an.

Tidak sedikit dari kebun-kebun sawit itu merupakan bagian dari program transmigrasi nasional. Sebagai bagian program nasional, pemerintah sendiri yang menetapkan lokasi, merancang proyek, dan bahkan memberikan izin penggunaan lahan kepada perusahaan.

Menanggapi kebingungan yang timbul, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan penataan dan pemetaan pertanahan. Salah satu daerah yang dianggap perlu dan menaruh perhatian terhadap hal ini adalah Provinsi Riau. Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No.9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Nusron mengimbau jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

Terpisah, dimata pakar hukum, upaya-upaya penertiban kawasan hutan maupun perpres yang baru diterbitkan perlu disikapi dengan lebih bijaksana. Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino salah satunya. Sadino mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian hukum dan menjunjung prinsip dan nilai keadilan. Sadino menilai Perpres ini membingungkan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa," tutur Sadino.

Dia menambahkan, Presumption lustae Causa merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.***(rls/gas)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 29 Oktober 2026

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru.

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 06 Oktober 2026

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru.

Advertorial
Jumat, 18 September 2026

Dampingi Kapolda Riau dan Pangdam TT, Bupati Inhu Tinjau Lokasi Karhutla

Bupati Inhu menerima menerima kunjungan Kapolda dan Pandang Tuanku Tambusai. Mendampingi meninjau kebakaran lahan.

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Kamis, 10 September 2026

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School.

Berita Lainnya

Sabtu, 14 Nopember 2026

Meriahkan Hari Jadinya yang ke-23, RTC Salurkan Paket Sembako kepada Masyarakat


Sabtu, 14 Nopember 2026

Tahun 2026 Rp3,57 Triliun, APBD Bengkalis 2027 Disepakati Rp1,98 Triliun


Sabtu, 14 Nopember 2026

Seremoni Pembukaan Jambore Remaja Bernegara Meriah, Willy Aditya Berikan Motivasi Peserta


Sabtu, 14 Nopember 2026

Jumat Keliling Polsek Tanah Putih, Polisi Serap Aspirasi Warga dan Perkuat Pesan Kamtibmas


Jumat, 13 Nopember 2026

Willy Aditya Hadiri Jambore Remaja Bernegara NasDem


Jumat, 13 Nopember 2026

EGM Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Dianugerahi Gelar Tokoh Bakti Bestari Pesisir Melaka


Jumat, 13 Nopember 2026

Hari Pahlawan, Ratusan Karyawan PTPN IV Regional III Bergerak Jadi Pahlawan Kemanusiaan


Jumat, 13 Nopember 2026

Pelaku Pembacokan Petugas Satpol PP Berhasil Dibekuk Polisi


Jumat, 13 Nopember 2026

Tuan Rumah, Bantan Matangkan Persiapan MTQ ke-51 Kabupaten Bengkalis


Jumat, 13 Nopember 2026

Sabu, Ekstasi hingga Ganja Dimusnahkan, Polres Rohil Tegaskan Perang terhadap Pengedar Narkoba


Jumat, 13 Nopember 2026

Capella Honda Tanamkan Prinsip 5P+ #Cari_Aman di Jalan


Jumat, 13 Nopember 2026

Ilmu Terasah, Karier Terarah: 18 Talenta Riau Disiapkan Jadi Pilar Energi


Jumat, 13 Nopember 2026

LAMR dan MUI Bengkalis Terbitkan Maklumat Bersama Jaga Marwah Negeri


Jumat, 13 Nopember 2026

Plt. Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Keuangan untuk Tujuh Parpol


Jumat, 13 Nopember 2026

Bangun SPAM, Tirta Terubuk Bengkalis dan Minarta Dutahutama Teken MoU


Jumat, 13 Nopember 2026

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar Jalur Pipa PHR, Cegah Gangguan Kamtibmas


Jumat, 13 Nopember 2026

Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 Bidang Infrastruktur, Diserahkan Langsung oleh Menko AHY


Jumat, 13 Nopember 2026

Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Pekat di Kos Sakato Pangkalan Kerinci


Jumat, 13 Nopember 2026

Terima Penghargaan, Bupati Siak Malah Bawa Catatan Kritis Terkait BPJS Kesehatan


Kamis, 12 Nopember 2026

Polsek Bagan Sinembah Evakuasi Jenazah Pria yang Tewas Diduga Tersengat Listrik