Riauterkini - PEKANBARU - Riauterkini – Ribuan warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan kepung Kantor Gubernur Riau,Jalan Jenderal Sudirman, Senin (21/7/25). Mereka menggelar aksi damai menolak rencana relokasi paksa oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang akan diberlakukan pada 22 Agustus mendatang.

Massa yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Pangkalan Kuras dan Ukui ini tiba sejak pagi dengan menggunakan truk-truk pengangkut sawit. Kehadiran mereka membuat arus lalu lintas di depan Kantor Gubernur macet total. Kendaraan hanya bisa melintas dari jalur seberang.

Koordinator aksi, Wandri Saputra Simbolon, menyatakan bahwa masyarakat tidak akan meninggalkan pemukiman mereka meski berada di dalam kawasan yang diklaim sebagai TNTN.

"Kami datang untuk menagih janji Gubernur Riau yang dulu menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian masalah TNTN. Kami datang sebagai warga negara yang baik untuk meminta perlindungan," kata salah seorang warga dalam orasi di lokasi aksi.

Aksi demo lanjutan ini, pendemo menyatakan ada lima tuntutan yang disampaikan. Pertama menolak relokasi dan menegaskan akan tetap tinggal di pemukiman yang telah lama mereka tempati di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Ukui.

Kedua, meminta difasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden RI atau Komisi DPR RI terkait. Ketiga meminta kepala daerah dan aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib mereka.

Keempat, mendesak Satgas PKH segera keluar dari wilayah pemukiman warga di kawasan TNTN. Lima, menuntut kepastian dan jaminan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terkait hak hidup warga, akses pendidikan, ekonomi, dan masa depan anak-anak mereka.

Aksi ini merupakan gelombang kedua, menyusul operasi besar-besaran yang dilakukan Satgas PKH sejak Juni 2025 lalu. Satgas mengklaim telah menguasai kembali 83 ribu hektare lahan TNTN, termasuk lebih dari 60 ribu hektare kebun sawit dan fasilitas umum yang telah berdiri di atasnya. ***(mok)