Riauterkini - PEKANBARU - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI gelar workshop pendidikan di Pekanbaru. Kegiatan pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung wajib belajar 13 tahun ini juga dihadiri sekaligus jadi pembicara, Dr Hj Karmila Sari MKom selaku anggota Komisi X DPR RI.

Kegiatan digelar di Hotel Pangeran, Selasa (9/9/25) ini turut dihadiri Ketua Satuan Tugas Pengentasan Anak Tidak Sekolah (Satgas Pantas) Provinsi Riau, Drs H Pahmijan MPd. Kegiatan ini juga dihadiri ratusan kepala sekolah dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Kemudian Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Prof Dr Junaidi, MHum.

Ketua Satgas Pantas Riau Pahmijan dalam paparanya menegaskan bahwa anak Riau tidak boleh ada yang tidak sekolah. Menurutnya, sekolah merupkan hak dasar yang harus didapatkan sebagai jembatan menuju masa depan. Karena itu Satgas Pantas bersama dinas terkait hingga pihak-pihak yang berkomitmen membantu permasalahan ini untuk mengentaskan anak putus sekolah di Riau.

"Pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dunia usaha, bahkan masyarakat umum harus bahu-membahu. Kami dari Satgas Pantas siap jemput bola menjadi fasilitator anak-anak ke bangku sekolah," tegas Pahmijan.

Selama tiga tahun terakhir, Satgas Pantas papar Pahmijan telah berhasil mengatar anak-anak Riau yang sebelumnya berstatus putus atau tidak sekolah ke meja belajar. Sebanyak 3.860 orang lebih tersebut berhasil melanjutkan jenjang pendidikan yang sempat terhenti sesuai stratanya. Diketahui data dari Kemendikbud tahun 2021 sejumlah 53 682 orang anak yg tidak bersekolah di provinsi Riau.

"Kita antar kembali kembali anak-anak Riau ke meja belajar. Untuk yang formal, mulai SD sederajat hingga ke tingkat SMA dengan status negeri/swasta. Sedangkan yang non formal, ada yang mengikuti paket A, B dan C," kata Pahmijan.

Selama ini, papar Pahmijan lagi Satgas Pantas melakukan pendataan langsung ke 12 kabupaten kota bekerja sama dengan pemangku berkepentingan. Dari pendataan lapangan itu untuk dilakukan kroscek lapangan mulai si anak putus sekolah serta keluarganya. Setelah data sudah valid, lalu akan diusulkan untuk disalurkan sekolah mana saja akan ditempatkan.

Ada pun persolan yang menjadi tantangan ketika anak putus sekolah tersebut diproyeksikan melanjutkan belajar ke sekolah swasta. Berkaitan dengan biaya, Satgas Pantas pun selama ini telah bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Riau. Baznas Riau dan PLN melalui program CSR-nya. Termasuk akan melibatkan dunia usaha, tokoh masyarakat mendukung berjalanya program ini.

"Kami Satgas Pantas ingin berharap bagaimana anak-anak Riau yang putus sekolah ini bisa terbantu," ujar Pahmijan.

Sementara Direktorat Pembinaan SMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Purwadi Sutanto menyatakan dukunganya atas upaya yang telah dilakukan Satgas Pantas Provinsi Riau. Kepedulian tersebut bentuk keberpihakan kepada warga yang mungkin secara ekonomi tidak seberuntung masyarakat lainya.

Sebagai informasi, Satgas Pantas di Provisji Riau ini pertama di Indonesia. Karena itu, Purwadi pun menyatakan apresiasinya. Kemudian juga diharapkan angka putus sekolah di Riau bisa terus ditekan.

Sedangkan anggota Komisi X Karmila memaparkan, bahwa anak putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi. Tetapi ada juga faktor lain yang melatarbelakanginya, seperti kondisi sosial.

"tapi ada juga faktor psikolog yang disebabkan keluarga dan lingkungan. Barangkali melalui workshop ini akan dapat membantu menjembatani anak putus sekolah kembali ke meja balajar," ungkap Karmila. ***(mok)