Riauterkini-PEKANBARU- Proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, terhadap pelaku penggelapan pajak senilai Rp 15 miliar akhirnya rampung. Senin (20/12/21) siang, berkas berikut tersangka RA, dilimpahkan kepihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Selain tersangka yang merupakan Direktur Utama PT SSPT yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit. Penyidik PNS juga menyerahkan barang bukti ke JPU untuk persidangan nantinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Teguh Wibowo, membenarkan adanya pelimpahan berkas (tahap II) yang diterima pihaknya.

" Kita menerima proses tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tindak pidana perpajakan dari Kanwil DJP. Hal itu menyusul telah lengkapnya berkas perkara tersangka (P-21)," ujar Teguh, didampingi Kasi Pidsus, Agung Irawan, dan Kasubsi A Bidang Intelijen, Yopentinu Adi Nugraha.

Untuk tersangka, dilakukan penahanan selama 20 kedepan.

" Sementara ini penahanan dititipkan di Markas Polda Riau," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP, Rizal Fahmi mengatakan bahwa tersangka RA merupakan orang yang bertanggung jawab atas pajak di PT SSTP.

" RA adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan PT SSPT," ujar Rizal.

Dikatakan Rizal, tersangka RA menandatangani dokumen faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT SSPT dan Surat Pemberitahuan atas nama PT SSPT yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 4 Pekanbaru.

Faktur pajak merupakan bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT SSPT atas transaksi penjualan/ penyerahan barang dan/ atau jasa. Tersangka RA adalah orang yang mengambil keputusan/ kebijakan untuk membayar sebagian PPN yang telah dipungut oleh perusahaan selama masa pajak Juli 2014 sampai dengan Maret 2015.

" PT SSPT menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para lawan transaksi pada saat melakukan transaksi penyerahan barang dan/atau jasa kepada para customer PT SSPT. Namun tidak seluruh PPN yang telah dipungut tersebut disetor ke kas negara dan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan SPT Masa PPN," ungkapnya.

Akibat perbuatan RA, telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari PPN yang nyata-nyata telah dipungut dan telah dibayar oleh lawan transaksi tapi tidak disetor ke kas negara oleh PT SSPT sebesar Rp15 miliar.

RA disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i dan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan ancaman hukuman penjara dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*(har)