Riauterkini - PEKANBARU - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau,, menolak tegas hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang melahirkan Ikbal Sayuti sebagai Ketua DPW PPP Riau.

Salah satunya Arfah. Mantan anggota DPRD Riau ini menegaskan bahwa proses Muswilub PPP Riau sebagai bentuk pembegalan demokrasi yang tidak sesuai mekanisme partai.

“Tidak ada yang salah dengan istilah Muswilub, karena memang diatur dalam AD/ART. Tapi proses dan tahapan yang semestinya dilalui tidak dijalankan dengan benar,” kata Arfah, Jumat (5/7/25).

Menurutnya, Muswilub hanya bisa dilaksanakan apabila pengurus harian DPW dianggap tidak mampu menjalankan tugas. Jemudia harus melalui rapat harian serta musyawarah kerja wilayah dengan dukungan minimal dua pertiga kepengurusan. Selain itu, usulan Muswilub juga harus datang dari bawah, yakni dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten dan kota yang sah dan didukung secara tertulis.

“Pertanyaannya, apakah hari ini kami di DPW tidak menjalankan tugas? Nyatanya kami masih aktif dan tidak ada masalah. Maka alasan pelaksanaan Muswilub itu sangat dipaksakan,” ungkap Arfah.

Arfah juga membantah adanya klaim bahwa Muswilub dihadiri oleh 10 DPC dari total 12 DPC di Riau. Menurutnya, yang benar adalah hanya ada lima DPC yang hadir secara fisik, itu pun kehadirannya tidak sah karena tanpa mandat resmi.

“Mereka yang diklaim hadir banyak bukan fisik. Mereka hanya bermodalkan chat whatsApp dan asumsi ‘Insya Allah hadir’. Itu bukan bukti otentik. Bahkan beberapa yang hadir tidak membawa mandat ketua atau sekretaris DPC,” jelasnya.

Masih menurut Arfah, tujuh DPC yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kampar, Siak, dan Rokan Hulu telah menyampaikan penolakan secara tertulis ke DPP PPP. Dibuktikan ditandatangani langsung oleh ketua dan sekretaris masing-masing DPC.

Arfah menilai Muswilub ini merupakan bagian dari skenario politik segelintir oknum di internal DPP yang ingin mempertahankan kekuasaan menjelang Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang.

“Ini bukan demi menyelamatkan partai. Ini demi kepentingan pribadi dan kelompok yang ingin mengamankan posisi di Muktamar nanti,” ungkapnya.

Lebih lanjut Arfah juga menyebutkan, Plt Ketua Umum PPP, H Mardiono, masih berambisi mempertahankan jabatannya. Berbagai cara dilakukan, termasuk menarget DPW PPP Riau yang dianggap tidak sejalan dengan arah politik mereka.

“Kami di Riau sebenarnya tidak pernah memutuskan mendukung siapa pun dalam Muktamar. Tapi karena kami tak mendukung mereka, maka dimulailah skenario Muswilub ini,” jelasnya.

Meski mencuat dua kepemimpinan di publik, Arfah memastikan tidak ada dualisme di tubuh PPP Riau. Ia menegaskan pihaknya tetap solid dan sah secara organisasi. Kepemimpinan Afrizal masih sah, karena tidak ada aturan yang dilangar. Tidak ada peraturan organiasi yang ditabrak.

“Kami masih menjalankan amanah kepengurusan yang sah. Kalau ada perbedaan pandangan, maka tempatnya adalah Mahkamah Partai, bukan dengan cara-cara manipulatif,” tegasnya.

Arfah pun mengingatkan bahwa sebelumnya DPP PPP telah memutuskan tidak akan menggelar Muswilub hingga akhir masa kepengurusan. Namun keputusan itu kini dilanggar oleh oknum DPP sendiri.

“Kami tidak akan tunduk pada keputusan yang lahir dari proses yang tidak prosedural. Kalau dari awal sudah salah, hasilnya pasti juga tidak benar. Ini semua hanya demi menyenangkan komandan mereka di Jakarta,” pungkasnya.

Kader PPP Riau lainnya, Husaimi Hamidi yang juga eks anggota DPRD Riau mengamini perihal kisruh partai berlambang kabah tersebut. Ulah oknum partai yang sangat berkepentingan demi melanjutkan trahnya di kepengurusan di DPP PPP rela memecah belah kesolidan yang selama ini sudah terbangun.

Menurut Husaimi, PPP yang saat ini berupaya bangun setelah terjerambab karena ambisi kekuasaan, kini terjatuh lagi. Husaimi mempertanyakan sikap arogansi menggunakan tangan-tangan kader PPP di Riau.

"Aturan ditabrak. Kader dipecah belah. Kita ini PPP sedang berupaya bangkit. Tapi karena ulah oknum haus keuasaan ini, akhirnya terjadilah kisruh memanfaatkan kader kita di Riau," sindir Husaimi.

Turut juga hadir Sekretaris DPC PPP Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas beserta sejumlah kader PPP lainnya.***(mok)